TIMES JOGJA, BANTUL – Pemkab Bantul akan mempertahankan lahan wedi kengser di Dusun Nengahan dan Srandakan Trimurti Srandakan Kabupaten Bantul untuk kegiatan pertanian.

Itu karena lahan itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar, dibanding usaha tambang pasir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan hal ini saat menggelar audiensi dengan warga penggarap lahan wedi kengser, Rabu (19/10/2022). 

Sebagai tindak lanjut keputusan ini, Pemkab Bantul akan mengajukan permohonan surat kekancingan ke panitikismo Keraton Yogyakarta supaya memiliki kepastian hukum yang kuat.

Dengan demikian, hal itu dapat mencegah dari alih fungsi ke kegiatan penambangan pasir. Agar masyarakat akan lebih tenang saat menjalankan kegiatan pertanian. 

Langkah ini harus dilakukan, karena tanah yang berada di bantaran Sungai Progo berstatus tanah sultan (Sultan Ground) sehingga semua bentuk pemanfaatannya harus mendapat persetujuan dari Kraton Yogyakarta.

Melihat kegiatan yang dilakukan warga positif, maka pihak Keraton Yogyakarta diharap akan memberikan persetujuan.

Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan tata ruang Pemkab Bantul, luas lahan pertanian wedi kengser di Dusun Nengahan dan Srandakan mencapai 10 Hektare dengan jumlah warga yang menggarap mencapai 300 warga.

Sebagian besar lahan ditanami rumput kolonjono dan singkong. Namun saat ini sebagian warga mulai menanam cabe dan kacang tanah. Dan melihat hasil tanaman cabe yang bagus, lahan wedi kengser dapat menjadi solusi untuk.mengurangi jumlah warga miskin.

Hal itu karena warga yang diijinkan menggarap lahan wedi kengser hanya dari keluarga pra sejahtera. Sehingga tidak memiliki lahan pertanian sebagai sumber pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Selain sektor pertanian, lahan wedi kengser juga memiliki potensi menjadi objek wisata dengan konsep destinasi agrowisata bantaran Sungai Progo. Namun semua hanya dapat terwujud dari keinginan masyarakat karena pemerintah hanya bersifat fasilitator.

"Kegiatan pertanian manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, dibanding usaha penambangan pasir," tegas Abdul Halim Muslih. 

Terkait pemanfaatan lahan wedi kengser, Abdul Halim Muslih mengingatkan beberapa aturan yang harus dipatuhi. Antara lain tidak membuat bangunan permanen dan hanya menjadi hak guna bukan hak milik.

Masyarakat juga harus menyadari risiko pemanfaatan lahan wedi kengser yang rawan banjir. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Joko Waluyo menilai, pemanfaatan lahan wedi kengser untuk pertanian dapat mendukung angka produksi pertanian. Khususnya untuk komoditas hortikultura. Seperti Cabe, Bawang Merah dan Sayuran. 

Langkah serupa juga pernah dilakukan Pemkab Bantul di lahan pasir pantai Samas. Lahan yang sebelumnya tidak produktif, saat ini mampu menghasilkan komoditas bawang merah. Dengan sistim tanam di luar musim, harga jualnya cukup tinggi sehingga pendapatan warga meningkat. 

Sebelumnya warga penggarap lahan wedi kengser di Dusun Nengahan dan Srandakan, meminta jaminan kepada Pemkab Bantul agar dapat melakukan usaha pertanian dengan tenang. Menyusul munculnya kegiatan tambang pasir, yang terus mendesak kegiatan mereka.

Permintaan itu disampaikan juru bicara warga Paijan. Mengaku sudah bertani jauh sebelum muncul usaha penambangan pasir, mereka tetap menekuni usaha pertanian dibanding menjadi penambang pasir karena dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, tambang pasir juga tidak ramah lingkungan. 

Namun belakangan muncul upaya dari para pelaku penambangan, membujuk warga agar bersedia menjual lahannya untuk diambil pasirnya. Salah satu warga mengaku ditawari harga Rp 35 Juta, agar bersedia menjual lahannya. Namun tawaran tersebut ditolak warga.

Hal itulah yang mendorong mereka meminta jaminan Pemkab Bantul untuk bisa melakukan kegiatan pertanian dengan aman di lahan wedi kengser. (*)