TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Euforia pasar modal Indonesia runtuh dalam hitungan hari. Setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 9.134,70, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru terperosok tajam pada akhir Januari 2026 hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan atau trading halt untuk kedua kalinya.

Guru Besar Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. rer. soc. R. Agus Sartono, M.B.A., menilai kejatuhan IHSG bukan sekadar koreksi teknikal. Menurutnya, anjloknya indeks mencerminkan krisis kepercayaan pasar terhadap transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Agus menjelaskan, tekanan besar di pasar dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menerapkan interim freeze atau pembekuan sementara terhadap penilaian saham Indonesia. Langkah ini dinilai meruntuhkan ekspektasi pertumbuhan jangka pendek di mata investor global.

“Keputusan MSCI menjadi pemicu reaksi berantai. Investor global merespons cepat karena mereka menilai ada persoalan mendasar terkait transparansi pasar,” ujar Agus, Sabtu (31/1/2026).

Transparansi Kepemilikan Jadi Sorotan

Menurut Agus Sartono, MSCI menilai pasar saham Indonesia masih menghadapi masalah serius, terutama terkait keterbukaan data beneficial ownership dan tingginya konsentrasi kepemilikan pada saham-saham berkapitalisasi besar.

Selain itu, penutupan informasi kode broker dan kode domisili selama jam perdagangan, serta potensi penerapan full call auction pada saham tertentu, membuat proses pembentukan harga dinilai tidak transparan. Akibatnya, investor kesulitan membaca antrean permintaan dan penawaran secara riil.

Kondisi tersebut mendorong investor asing melakukan aksi jual bersih secara masif. Pada 28 Januari 2026, net sell asing tercatat mencapai Rp6,17 triliun, disusul Rp4,63 triliun pada keesokan harinya.

“Situasi ini membuat BEI menjadi thin market. Pasar yang tipis sangat rentan terhadap manipulasi harga dan spekulasi,” jelas dosen Departemen Manajemen FEB UGM tersebut.

Gejolak Kepemimpinan Memperparah Tekanan Pasar

Tekanan pasar kian dalam setelah mundurnya Direktur Utama BEI pada 30 Januari 2026. Tak lama berselang, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi juga mengundurkan diri pada tanggal yang sama.

Agus menilai dinamika tersebut justru memperbesar ketidakpastian di pasar.

“Pergantian pimpinan di tengah gejolak ekstrem membuat pelaku pasar semakin ragu dan memilih bersikap defensif,” katanya.

Mengapa Pasar Bereaksi Sangat Cepat?

Agus Sartono menjelaskan, keputusan investasi pada dasarnya bertumpu pada ekspektasi kemampuan aset menghasilkan free cash flow di masa depan, serta imbal hasil yang melebihi biaya modal.

Keputusan MSCI memunculkan kekhawatiran bahwa harga saham tidak lagi mencerminkan nilai intrinsik perusahaan. Transaksi di pasar dikhawatirkan bersifat semu karena didominasi oleh pemilik mayoritas atau pihak yang terafiliasi, sementara kinerja fundamental perusahaan justru melemah.

Ia juga menyoroti minimnya peran investor ritel yang membuat pasar rentan terhadap perilaku ikut-ikutan.

“Riset mahasiswa bimbingan saya menunjukkan adanya perilaku FOMO. Banyak investor membeli dan menjual saham tanpa pemahaman valuasi yang memadai,” ungkapnya.

Tekanan jual yang terjadi, lanjut Agus, dipicu ekspektasi hilangnya likuiditas di masa depan. Fenomena herding behavior pun tak terhindarkan, ketika investor domestik ikut melepas saham untuk menghindari risiko lebih besar, yang justru mempercepat kejatuhan IHSG.

Pelajaran Penting bagi Investor dan Regulator

Agus menegaskan pasar modal sejatinya merupakan instrumen pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian. Melalui IPO, perusahaan memperoleh modal untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, ia menilai OJK perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang memungkinkan perusahaan dengan arus kas negatif melantai di bursa. Pengalaman IPO sejumlah startup menjadi contoh ketika euforia tidak sejalan dengan fundamental, sehingga merugikan investor ritel di pasar sekunder.

Akar dari seluruh persoalan tersebut, menurut Agus, kembali pada keterbukaan informasi publik. Semakin maju sebuah bursa, semakin ketat pula standar transparansi yang diterapkan.

Ia mendorong investor untuk kembali menggunakan pendekatan Free Cash Flow (FCF) dalam menilai saham, karena FCF mencerminkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan kas dan menjamin keberlanjutan usaha.

“FCF lebih sulit dimanipulasi dibanding laba bersih. FCF adalah sinyal awal apakah model bisnis perusahaan sehat atau justru rapuh,” jelasnya.

Krisis pasar yang tercermin dari anjloknya IHSG di akhir Januari 2026, kata Agus, menjadi peringatan keras bahwa kepercayaan adalah fondasi utama pasar modal. Tanpa integritas dan keterbukaan, pasar akan terus rentan terhadap guncangan spekulatif.

“Butuh waktu lama membangun kepercayaan, tapi kejatuhannya bisa sangat cepat. Kita boleh rugi secara finansial, tapi jangan sampai kehilangan integritas dan reputasi,” paparnya. (*)