TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengemuka. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun, program ini dinilai rawan pemborosan dan praktik rente. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., mengusulkan agar dana MBG disalurkan langsung ke siswa atau sekolah agar lebih efektif dan transparan.

Agus Sartono menilai ide MBG sangat mulia, yaitu memperbaiki gizi anak bangsa. Namun, rantai distribusi yang panjang membuat manfaatnya tidak maksimal. Bahkan, beberapa kasus keracunan makanan justru menimbulkan keresahan publik.

“Jika dana Rp15 ribu per siswa ditransfer langsung seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), kebocoran bisa ditekan. Orang tua bisa menyiapkan bekal bergizi, sementara sekolah tetap bisa mengawasi,” ungkapnya, Jum’at (3/10/2025)

Menurut Agus, praktik pemburu rente menjadi masalah serius. Ia mencontohkan, dengan margin keuntungan Rp2 ribu per porsi, penyedia makanan yang melayani 3.000 porsi per hari dapat meraup Rp150 juta per bulan atau Rp1,8 miliar per tahun. Secara nasional, potensi rente bisa mencapai Rp33,3 triliun.

“Kalau ini dibiarkan, MBG bukan lagi makan bergizi gratis untuk anak, tapi ‘makar bergiri gratis’ untuk pengusaha besar,” katanya dengan nada tegas.

Ia menambahkan, pemerintah daerah seharusnya diberi peran lebih besar dalam implementasi program. Badan Gizi Nasional cukup menyusun pedoman dan melakukan pengawasan. Dengan begitu, program tetap berjalan, tetapi lebih tepat sasaran dan minim kebocoran.

Alternatif lain menurutnya adalah dana diberikan ke sekolah untuk dikelola bersama kantin atau komite sekolah. Cara ini memastikan makanan tersaji segar, sehat, dan aman.

Agus menilai, belum terlambat untuk memperbaiki sistem MBG. Memangkas rantai distribusi akan mengurangi praktik rente sekaligus menjamin manfaat program benar-benar dirasakan oleh siswa. (*)