TIMES JOGJA, BANTUL – Kepastian pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih periode 2024-2029 hingga kini masih belum jelas. Ketua KPU Bantul, Joko Santosa, menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu dasar penetapan pasangan calon terpilih.

"Penetapan pasangan calon mungkin dilakukan antara tanggal 6 sampai 9 Januari 2025. Tapi bisa juga mundur, kita belum tahu. Pelantikan juga disebut-sebut diundur menjadi Maret 2025, tetapi kami masih menunggu kejelasan terkait hal itu," ujar Joko Santosa, Kamis (2/1/2025).

Menurut Joko, KPU berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 24 Tahun 2024 yang mengatur batas waktu penetapan hingga 9 Januari 2025.

"Tanggal 6 Januari belum pasti juga. Pernyataan DPR RI Komisi II di media memang ada, tetapi semuanya tergantung Keputusan Presiden (Keppres)," tambahnya.

Saat ini, Keppres Nomor 80 Tahun 2024 masih menjadi acuan, dengan jadwal pelantikan gubernur pada 7 Januari dan bupati pada 10 Januari 2025. Namun, tanpa BRPK dan Keppres baru, pelantikan belum bisa dipastikan.

"Kami berpedoman pada pelantikan tanggal 10 Januari 2025, tetapi kejelasan tetap bergantung pada keputusan lembaga lainnya. Hingga kini, belum ada bukti terkait BRPK yang diterima," pungkas Joko.

Dengan situasi ini, masyarakat Bantul masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut terkait pelantikan pemimpin daerah mereka yang baru. (*)