TIMES JOGJA, BANTUL – Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, menegaskan bahwa pengawasan terhadap tahapan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul terpilih akan difokuskan pada aspek tata cara dan prosedur.

Hal ini disampaikan Didik pada Sabtu (4/1/2025) sebagai bentuk komitmen Bawaslu untuk memastikan tahapan berjalan sesuai aturan.

“Fokus utama kami adalah mengawasi tata cara dan prosedur dalam penetapan calon terpilih. Pengawasan ini memastikan KPU Bantul melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dasar hukum penetapannya,” ujar Didik.

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap prosedur penetapan sangat penting, terutama karena keterangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa di Bantul tidak terdapat sengketa hasil Pilkada.

“Hal ini menjadi dasar bagi kami untuk memastikan setiap langkah dalam proses penetapan dilakukan dengan benar,” tambahnya.

Saat ini, Bawaslu juga terus memantau turunnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang akan menjadi landasan bagi KPU dalam menetapkan calon terpilih.

“Kami masih menunggu BRPK sebagai acuan, sembari memastikan bahwa semua tahapan dilaksanakan secara prosedural,” jelas Didik.

Dengan pengawasan yang ketat terhadap tata cara dan prosedur, Bawaslu berharap proses penetapan calon terpilih berjalan lancar, transparan, dan sesuai peraturan demi menjaga integritas Pilkada Bantul 2024.(*)