TIMES JOGJA, SLEMAN – Sebanyak 538 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Rabu (25/6/2025). Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam sebuah seremoni di Pendopo Parasamya. Turut mendampingi dalam acara tersebut, Wakil Bupati Danang Maharsa dan Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto.

Ratusan SK tersebut diberikan kepada pegawai dalam tiga formasi jabatan fungsional, yakni guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis untuk formasi tahun 2024. Selain SK pengangkatan, para pegawai juga menerima Kartu Anggota KORPRI, Buku Rekening Bank Sleman, serta Kartu Taspen yang diserahkan secara simbolis kepada empat perwakilan pegawai.

Dalam sambutannya, Bupati Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para PPPK yang baru dilantik. Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan momen ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus awal dari komitmen kerja yang lebih baik.

“Gunakan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan fokus memberikan pelayanan yang amanah. Jadilah bagian dari solusi dalam menjalankan roda organisasi di lingkungan Pemkab Sleman,” ujar Harda.

Harda juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan dan pembangunan jejaring kerja antarpegawai. Ia berharap, dengan kolaborasi dan sinergi yang baik, seluruh pegawai dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

“Saya yakin Anda semua mampu mengemban tanggung jawab ini dengan baik. Jadikan pengangkatan ini sebagai titik awal perubahan pola pikir dan semangat kerja yang lebih optimal,” lanjutnya.

Sementara itu, Hafid Mutaki, salah satu pegawai PPPK dari formasi tenaga teknis, mengungkapkan rasa syukurnya atas penyerahan SK tersebut. Ia menyatakan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Semoga SK ini bisa menjadi pemicu semangat bagi kami untuk terus berkontribusi dan bekerja sama demi kemajuan Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Penyerahan SK PPPK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik melalui pengisian jabatan fungsional strategis di berbagai sektor. (*)