TIMES JOGJA, BANTUL – Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk mudik ke luar kota tetap dilarang. Kebijakan ini diambil mengingat keterbatasan anggaran, terutama untuk biaya bahan bakar minyak (BBM).

"Yang tetap kami larang nanti. Intinya terkait dengan anggaran untuk BBM juga berkurang, jadi kita larang mobil dinas untuk digunakan mudik ke luar kota," ujar Aris Suharyanta, Kamis (13/3/2025).

Ia menambahkan bahwa jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan ini, maka sanksi akan diberlakukan. "Kalau ada temuan, ya nanti ada sanksinya," tegasnya.

Ditambahkan, Plt Inspektur Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji, menyatakan bahwa Bupati Bantul akan segera menerbitkan surat edaran terkait penggunaan mobil dinas. Dalam aturan tersebut, kendaraan dinas boleh dibawa pulang, tetapi hanya untuk kepentingan dinas dan harus tetap standby jika ada tugas mendadak.

"Kendaraan dinas tidak di pool, tetap melekat pada jabatan agar siap digunakan sewaktu-waktu. Namun, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk mudik ke luar kota," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian besar pejabat di Bantul adalah warga setempat, sehingga mobil dinas akan diparkir di rumah masing-masing. Meski demikian, kendaraan tersebut tetap harus digunakan sesuai aturan dan tidak boleh disalahgunakan.

"Jika ada pelanggaran, sanksinya jelas, mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021. Ada teguran hingga tindakan disiplin," tegasnya.

Aturan ini berlaku bagi pejabat eselon 2 dan 3, termasuk camat, yang tetap diperbolehkan membawa mobil dinas ke rumah karena memiliki banyak tugas.

"Yang penting tidak keluar kota dan tidak dipakai untuk kepentingan pribadi," pungkasnya. (*)