TIMES JOGJA, JAKARTA – Krisis kekurangan tenaga kerja yang dialami Jepang membuka peluang besar bagi Indonesia. Anggota DPR sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Indonesia (Pelbajindo), Bambang Soesatyo, mendorong Pelbajindo tampil sebagai garda terdepan dalam menyiapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang unggul, tersertifikasi, dan berintegritas untuk mengisi kebutuhan tersebut.

Menurut Bambang Soesatyo, atau akrab disapa Bamsoet, langkah strategis ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Dengan bonus demografi dan dominasi usia produktif, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat sebagai mitra ketenagakerjaan global, khususnya bagi Jepang.

Jepang saat ini menghadapi krisis demografi serius akibat penurunan angka kelahiran dan meningkatnya populasi lanjut usia. Dalam periode 2024–2029, Negeri Sakura diproyeksikan membutuhkan sekitar 820 ribu tenaga kerja asing. Indonesia berpeluang mengisi sekitar 164 ribu hingga 246 ribu tenaga kerja di berbagai sektor strategis, mulai dari perawatan lansia, pertanian, konstruksi, manufaktur, hingga perhotelan.

“Di tengah kebutuhan besar Jepang akan tenaga kerja terampil, Indonesia justru masih dihadapkan pada tantangan pengangguran. Di sinilah peran Pelbajindo menjadi sangat penting,” ujar Bamsoet saat Deklarasi Pelbajindo di Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia berada di kisaran 4,85 persen, dengan jutaan angkatan kerja baru masuk setiap tahunnya. Kondisi ini dinilai bisa dijawab melalui penempatan PMI yang terencana dan berkualitas.

Peluang PMI dan Dampak Ekonomi Nasional

Bamsoet menjelaskan, sepanjang 2024 pemerintah mencatat hampir 300 ribu PMI ditempatkan ke berbagai negara, dengan Jepang menjadi salah satu tujuan utama. Hingga akhir 2024, sekitar 190 ribu PMI tercatat bekerja di Jepang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok tenaga kerja terbesar di negara tersebut.

Selain membuka lapangan kerja, penempatan PMI juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Sepanjang 2024, remitansi PMI tercatat melampaui Rp250 triliun dan menjadi salah satu penopang penting perekonomian nasional di tengah tekanan global.

“Penempatan PMI bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang saling terhubung,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu.

Pelatihan, Sertifikasi, dan Sinergi Lintas Lembaga

Bamsoet menekankan, penguasaan bahasa Jepang harus dibarengi dengan pembentukan etos kerja, pemahaman budaya, serta keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri Jepang. PMI yang memiliki sertifikasi kompetensi, disiplin tinggi, dan integritas kuat dinilai lebih mudah beradaptasi serta mendapatkan perlindungan dan penghasilan layak.

“Pelbajindo berada di garis depan untuk memastikan calon PMI berangkat dengan kemampuan yang mumpuni. Sinergi antara Pelbajindo, pemerintah, BP3MI, dan P3MI harus diperkuat agar proses pelatihan hingga penempatan berjalan transparan dan akuntabel,” kata Bamsoet.

Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Ia menilai lembaga pelatihan profesional seperti Pelbajindo berperan strategis dalam menekan pengangguran sekaligus menjamin perlindungan PMI sejak tahap pra-keberangkatan.

“Pelatihan bahasa, budaya kerja, dan sertifikasi keterampilan menjadi kunci keberhasilan PMI di negara tujuan serta meminimalkan persoalan ketenagakerjaan,” ujar Yahya, Kamis (29/1/2026)

Hal senada disampaikan Dirjen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI Rinardi Rusman dan Deputi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison. Mereka menegaskan, peningkatan penempatan PMI harus disertai sistem pemberdayaan dan perlindungan yang menyeluruh, dari sebelum berangkat hingga kembali ke Tanah Air.

“Tanpa pelatihan yang serius dan berintegritas, peluang besar di Jepang bisa terlewatkan. Karena itu, mutu pelatihan dan kompetensi PMI harus terus ditingkatkan,” papar Rinardi. (*)