TIMES JOGJA, JAKARTA – Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais-Binsyar) dalam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama mengadakan pertemuan dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara terpisah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi program keagamaan serta merespons berbagai isu yang muncul.

Kunjungan pertama Dit Urais-Binsyar berlangsung di kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tanggal 15 Januari 2025. Sepekan kemudian, Dit Urais-Binsyar melanjutkan pertemuan di kantor LF PBNU.

"Kolaborasi dengan organisasi Islam sangat penting untuk merespons isu-isu keagamaan secara efektif, terutama dalam penetapan awal bulan hijriah yang menjadi perhatian besar umat," kata Arsad di Jakarta, Kamis (23/1/2025). Arsad didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, yaitu Kasubdit Hisab-Rukyat Ismail Fahmi, Kasubdit Kemasjidan Akmal Salim Ruhana, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Dedi Slamet Riyadi, serta Kasubdit Kepustakaan Islam Nur Rahmawati.

Empat program prioritas akan dikembangkan bersama ormas Islam, menurut paparan Arsad. Pertama, memperkuat peran masjid dalam isu lingkungan dan kemanusiaan melalui kelanjutan Deklarasi Istiqlal. “Program ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial dan lingkungan dengan mendorong kegiatan dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan,” katanya.

Kedua, penanganan paham keagamaan dengan memperkuat moderasi beragama untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial. Ketiga, penetapan awal bulan hijriah yang mengacu pada kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). “Kami berdiskusi untuk mencapai kesepahaman dalam proses penentuan awal bulan Hijriyah, terutama Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” jelas Arsad.

Keempat, pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI, yang menyediakan berbagai referensi keagamaan, termasuk naskah khotbah dan buku digital. "Kami berharap semua program ini dapat berjalan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan ormas Islam," ujar Arsad.

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menyambut baik kerja sama dengan Bimas Islam. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat, serta menggarisbawahi peran masjid Muhammadiyah dalam dakwah dan pemberdayaan fasilitas keagamaan.

"Kami memiliki lebih dari 12.000 masjid aktif yang memerlukan perhatian lebih dalam hal infrastruktur dan program pemberdayaan," ungkap Hamim.

Hamim menambahkan bahwa kerja sama ke depan tidak hanya melibatkan hisab dan rukyat, tetapi juga upaya memperkuat pemahaman keagamaan untuk mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.

Ketua LF PBNU, Sirril Wafa, menekankan pentingnya pemahaman metode hisab dan rukyat. "NU menggunakan hisab dan rukyat dengan tingkat akurasi tinggi sebagai bagian dari metode penetapan awal bulan hijriah," tegasnya.

Sirril menjelaskan bahwa PBNU telah mengadopsi metode Qath’iyu al-Ruqyah, yang memungkinkan penetapan awal bulan hijriah dengan elongasi hilal mencapai 9,9 derajat, menggantikan metode rukyat murni sebelumnya. (*)