TIMES JOGJA, BANTUL – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) akan menggelar aksi di Istana Negara dan Monumen Nasional pada Senin, 8 Desember 2025.

Aksi yang mengusung tema "Menggugah Hati Bapak Presiden Prabowo Subianto" itu membawa tiga tuntutan utama. Pertama, APDESI meminta Presiden RI untuk mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 108 Tahun 2024 karena dinilai merugikan desa akibat tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II (Non Earmark).

Kedua, APDESI mendesak pencabutan PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta meninjau aturan lain yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan dengan sistem pemotongan langsung.

Ketiga, APDESI meminta pemerintah tidak menerbitkan atau mencabut regulasi melalui Kementerian Desa maupun aturan lain yang dianggap mengurangi kewenangan desa dalam tata kelola keuangan berbasis Musyawarah Desa.

Di sisi lain, Sekretariat APDESI Kabupaten Bantul turut menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan tersebut. Sekretaris DPC APDESI Bantul, Sulistiya Atmaji, menyampaikan penolakannya terhadap rencana penggunaan Dana Desa untuk membiayai KDMP Koperasi Merah Putih.

“Kami menolak Dana Desa dipakai untuk KDMP. Jika itu dipaksakan, Dana Desa akan berkurang banyak sekali, baik untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat,” tegas Atmaji, Kamis (4/12/2025). 

Ia juga meminta pemerintah melakukan revisi terhadap Permendes dan Permenkeu terkait. Menurutnya, pendanaan koperasi seharusnya tidak membebani alokasi Dana Desa.

“Biaya KDMP itu ambil dari anggaran lain, jangan dari Dana Desa. Bisa dari APBN, bukan memotong hak desa,” ujarnya.

Atmaji menambahkan bahwa terdapat rencana pengurangan Dana Desa selama enam tahun ke depan, yang menurutnya akan semakin memberatkan desa. Ia menyebut sejumlah anggota Apdesi kabupaten bantul juga turut partisipasi melakukan aksi damai ke Jakarta. 

 “Kalau benar rencana pengurangan selama enam tahun itu berjalan, desa akan sangat terdampak. Karena itu kami mendukung penuh langkah DPP APDESI menyampaikan tuntutan kepada Presiden,” katanya. (*)