TIMES JOGJA, BANTUL – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (BPKPAD Bantul) menyelesaikan penyaluran anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Anggaran tersebut dicairkan  ke seluruh Desa se-Kabupaten Bantul. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) tersebut sudah 100 persen terserap.

“Dana Desa sudah 100 persen tersalurkan ke seluruh Desa,” kata Kasubbag Keuangan dan Aset BPKPAD Bantul, Sri Ambarwati, Minggu (12/11/2023).

Ambarwati menambahkan, secara keseluruhan total Dana Desa yang telah tersalurkan ke 75 Desa se-Kabupaten Bantul tersebut mencapai Rp 126.479.025.000.

Nah, di penghujung tahun anggaran 2023 ini, pihaknya juga telah menyelesaikan pencarian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada seluruh Padukuhan di Kabupaten Bantul.

Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Bantul yang ditujukan kepada sebanyak 933 Padukuhan nilainya mencapai Rp 46.650.000.000. Dana Padukuhan tersebut merupakan kebijakan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo.

Dari jumlah anggaran tersebut, masing masing Padukuhan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 50 juta.

“Ya Alhamdulillah, semua Padukuhan sudah terealisasi, 100 persen sudah terserap semua,” terang Ambar, sapaan akrab Sri Ambarwati.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa, program pemberdayaan berbasis masyarakat Padukuhan (PPBMP) tujuannya untuk pembangunan non fisik.

PPBMP, yang masing-masing Padukuhan mendapatkan alokasi Rp 50.000.000. setidaknya digunakan untuk 3 program prioritas. Yaitu pendidikan anak usia dini, lingkungan hidup dan kesehatan.

Tiga sektor tersebut, lanjut Halim, sejalan dengan cita-cita Kabupaten Bantul dalam mewujudkan kabupaten layak anak, Bantul bersih sampah dan Bantul menekan angka stunting. (*)