TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Dinas Pendidikan Pemkab Sleman terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan penanganan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sleman Adi Marsanto ST MA mengatakan pengelolaan dan penanganan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sleman melibatkan berbagai pihak. Antara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. Juga melibatkan peran serta dunia usaha melalui CSR meski masih sangat kecil.

Sedangkan kontribusi pemerintah pesat Kemendikbudristek terkait pengelolaan dan penanganan sarana dan prasarana pendidikan salah satunya melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan dan juga pemberian bantuan hibah pendidikan langsung ke satuan pendidikan (sekolah).

Sedangkan Pemkab Sleman setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran APBD  untuk mengelola dan menangani sarana dan prasarana pendidikan yang ada di satuan pendidikan untuk semua jenjang. Mulai PAUD/TK/Dikmas, SD, maupun SMP, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

Alokasi anggaran pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya dipergunakan untuk menangani hal-hal yang terkait bangunannya saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan peralatan/ perabotnya. Besaran alokasi anggaran untuk pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sleman harus diakui masih sangat terbatas.

“Karena itu, kami memakai skala prioritas. Hal-hal yang terkait keamanan dan keselamatan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang ada di satuan pendidikan adalah yang menjadi prioritas kami. Sebagai contoh, kerusakan struktur bangunan (atap, dinding, ataupun pondasi) adalah hal-hal yang menyangkut keamanan dan keselamatan kegiatan belajar mengajar. Inilah yang menjadi skala prioritas yang harus kami tangani terlebih dahulu. Kemudian, yang juga menjadi perhatian kami selanjutnya adalah yang terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik yang berupa ruangan maupun peralatan/ perabotnya,” terang Adi Marsanto kepada TIMES Indonesia, Senin (21/11/2022).

Selain itu, lanjut Adi Marsanto, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah adalah dalam rangka pemenuhan SPM Dikdas (Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar). Bahwa semua sekolah untuk jenjang SD dan SMP, harus terpenuhi SPM nya, yang selanjutnya akan menuju ke level standar SNP (Standar Nasional Pendidikan).

“Kami sampaikan juga bahwa terkait data kondisi sarana dan prasarana pendidikan tersaji dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya. Dapodik merupakan sumber data utama dari berbagai program perencanaan pendidikan di Indonesia,” sebutnya.

Ia menambahkan, dapodik mencerminkan keadaan atau potret kondisi sekolah. Dapodik memuat entitas data sekolah seperti satuan pendidikan dengan identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, peralatan. Sedangkan peserta didik meliputi identitas pribadi, alamat, orang tua/wali, prestasi.

Berikutnya, pendidik dan tenaga kependidikan meliputi guru, tenaga kependidikan, kepegawaian. Selanjutnya, substansi pendidikan  seperti rombongan belajar, anggota rombel, pembelajaran, jadwal.

Ia mengungkapkan, dapodik merupakan kolaborasi informasi dan data. Karena itu, satuan pendidikan harus melakukan update Dapodik secara benar, jujur, apa adanya, dan diupdate setiap saat sesuai dengan kondisi terkini dari satuan pendidikan (sekolah) tersebut.

Dari Dapodik ini akan menjadi sebuah data profil pendidikan yang nanti akan tersaji dalam sebuah sistem (platform digital) yang namanya Rapor Pendidikan.

Selain itu, Adi Marsanto menambahkan terkait informasi kondisi dan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan, selain tersaji dalam Dapodik. Dinas Pendidikan Sleman juga membuka akses secara langsung dengan satuan pendidikan, antara lain melalui : WA, e-mail dan proposal yang diajukan oleh satuan pendidikan.

Selanjutnya dilakukan verifikasi dengan tinjau lapangan/lokasi. Dari seluruh data kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang ada  di satuan pendidikan akan dilakukan skala prioritas untuk penanganannya. Hal ini, menurut Adi Marsanto, untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Sedangkan untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Menurut mantan Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Sleman ini, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan dan standar teknis yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini.

Kemudian, dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan metode, pedoman, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh metode pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilaksanakan dengan berbasis elektronik. PBJ peralatan, mebeler, dan perabot lainnya dengan metode e-purchasing/e-katalog, baik lokal maupun nasional. Untuk pekerjaan konstrusi dilihat besaran nilainya untuk menentukan klasifikasi tender atau non-tender.

“Seluruh proses pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut didampingi, dipantau, dan diawasi oleh konsultan perencana, konsultan pengawas, tim teknis dan juga PPK kegiatan tersebut,” tegasnya.

Adi Marsanto berharap, kedepan kinerja pengelolaan/penanganan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sleman semakin meningkat, baik dari sisi besaran alokasi anggaran, perencanaan, maupun kualitas hasilnya.

“Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan atensi dari semua pihak. Atas semua informasi dan masukan terkait bidang pendidikan. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian kami,” terang Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sleman Adi Marsanto. (*)