TIMES JOGJA, SEMARANG – SAAT ini, dalam rangka mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka terbatas tahun pelajaran 2021/2022, banyak sekolah yang tengah sibuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 satuan pendidikan. Satgas Covid-19 di tingkat sekolah, memang menjadi syarat wajib bagi sekolah sebelum melaksanakan PTM terbatas.

Namun, sebenarnya ada satu lagi Satgas di satuan pendidikan yang juga urgen untuk dicermati, terutama selama masa pandemi Covid-19 ini. Satgas yang dimaksud adalah Satgas Anti Narkoba Sekolah (SANS). Hal tersebut berkaca dari rilis data BNN (2020), yang menyebut bahwa kasus peredaran narkoba justru naik di tengah pandemi.

Di wilayah Kota Tegal misalnya, menurut data BNN-K, ada kenaikan secara siginifikan penyalahgunaan narkoba di tahun 2021, yakni meningkat 73% dari sebelumnya. Data dari kepolisian juga menunjukkan hasil yang sama. Hal tersebut disinyalir, karena di masa pandemi banyak orang yang merasa jenuh dan tidak jarang frustrasi.

Tidak terkecuali, yang dirasakan oleh para pelajar. Menurut KPAI, banyak siswa yang  stres hingga putus sekolah selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Melihat fakta tersebut, menjadi masuk akal jika kemudian ada sebagian generasi muda yang memilih narkoba sebagai tempat pelarian. Meskipun, hal itu tetap tidak bisa dibenarkan.

Terkait dengan SANS, sebenarnya Kemenko PMK telah menyarankan sekolah-sekolah untuk membentuknya. Akan tetapi, saran tersebut belum diikuti dengan kebijakan dan landasan hukum yang jelas. Dampaknya, eksistensi SANS di sekolah sangat tergantung dari inisiatif sekolah dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Padahal, SANS mempunyai peran yang krusial dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan pelajar. Oleh sebab itu, upaya memperkuat SANS saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Setidaknya ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat SANS.

Penguatan Kelembagaan

Pertama, penguatan kelembagaan. Kemendikbud dan BNN perlu untuk melegitimasi peraturan yang memberikan kepastian yuridis atas pembentukan SANS.  Sampai saat ini, belum ada peraturan terkait SANS yang diterbitkan. Dengan adanya landasan itu, diharapkan komitmen sekolah terhadap pembentukan SANS akan meningkat.

Selanjutnya, pada akhir tahun 2020, BNN telah merilis buku Pedoman Pencegahan Narkoba di Lingkungan Sekolah untuk mewujudkan “Sekolah Bersinar” (Bebas dan Bersih dari Narkoba). Namun, sosialiasi mengenai pedoman mitigasi tersebut juga harus dilaksanakan secara masif kepada seluruh sekolah di semua jenjang.

Bahkan, semestinya juga tidak hanya sebatas sosialisasi, melainkan juga ada proses pendampingan dari BNN terhadap sekolah dalam menyusun dan menjalankan SANS. Sebab di beberapa sekolah ditemukan SANS yang sudah terbentuk serta di-SK-kan, tetapi masih minim aksi dalam merealisasikan program P4GN.

Minimnya pergerakan SANS di sekolah sering kali juga tidak terlepas dari persoalan anggaran kegiatan. Padahal kita semua mafhum, bahwa untuk mendukung suksesnya implementasi kebijakan, pasti dibutuhkan anggaran. Jadi, sekolah perlu memastikan bahwa anggaran untuk SANS tersedia dengan cukup di dalam RAPB Sekolah.

Pengembangan Anggota

Berikutnya, yang kedua, pengembangan anggota. Pengembangan anggota di sini salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM dari tim pelaksana SANS. Dalam konteks ini, BNN bisa memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek), pelatihan, workshop, dan pendidikan relevan lain yang terkait dengan upaya P4GN.

Di samping itu, antar anggota SANS di berbagai tempat dapat difasilitas oleh BNN untuk saling berkolaborasi. Pada tingkat lokal saat ini, setidaknya ada dua provinsi yang relatif maju dalam “pengorganisasian” SANS, yaitu DI Yogyakarta dan Bengkulu. Di sini, BNN harus menjadi medium agar antar anggota SANS bisa saling terkoneksi.

Selanjutnya, keanggotaan SANS perlu diperluas tidak hanya sekadar melibatkan anak-anak dan guru, tetapi juga dapat menggandeng unsur-unsur lain, seperti contoh komite sekolah, tokoh masyarakat di lingkungan sekolah, para pemerhati bidang pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, relawan anti narkoba, dan aparatur pemerintah.

Terakhir, untuk memotivasi personel SANS supaya berkinerja lebih baik, maka sudah sepatutunya ada apresiasi yang diberikan. Misalnya, dengan melaksanakan pemilihan Duta Anti Narkoba. Seperti pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe), yang telah lama diluncurkan oleh BKKBN dan diadakan secara berjenjang.

Dalam konteks duta anti narkoba, pelaksanaannya masih dilakukan secara sporadis. Artinya, tidak semua pemerintah/ BNN daerah mengadakan program itu. Sementara di sisi lain, ada duta anti narkoba dari tokoh publik yang ditunjuk secara instan. Padahal, seorang duta idealnya tidak hanya sekadar populer, tetapi juga harus berkompeten.

Perang Belum Usai

Perang melawan narkoba adalah perang suci yang belum usai. Sebelum maupun saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung, narkoba masih menjadi ancaman yang “serius” bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Terbukti, berdasarkan sejumlah data di atas, angka peredaran narkoba kini justru mengalami kenaikan.

Narkoba bukan tempat yang baik untuk lari dari masalah. Masih ada banyak hal positif yang dapat generasi muda lakukan di masa pandemi ini, salah satunya dengan berkarya. Berkarya adalah jalan terbaik untuk “membunuh” kejenuhan dengan cara yang kreatif dan produktif. Bangsa kita hebat tanpa narkoba menuju “Indonesia Bersinar”. 

***

*) Oleh: Arie Hendrawan, Guru di SMA Islam Al Azhar 14 Semarang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

_______
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.