TIMES JOGJA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus melanjutkan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), diantaranya lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Swadaya.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI Iwan Suprijanto mengatakan, pada tahun 2022 Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,23 triliun untuk program BSPS dengan target 103.000 unit rumah tidak layak huni.

"Untuk BSPS hingga saat ini masih ada beberapa perubahan usulan calon penerima bantuan. Dari target 103 ribu unit, yang sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) sebanyak 89 ribu unit. Sedangkan untuk progres fisiknya yang sudah terlaksana sebanyak 60.706 unit (58,94%)," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Berdasarkan data, program BSPS yang dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) pada tahun 2022 menargetkan terserapnya tenaga kerja sebanyak 206.000 orang. Hingga saat ini progresnya sudah menyerap sebanyak 121.412 orang.

Program BSPS merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rumah rendah yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS tersebut mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.

Selanjutnya Iwan juga menyampaikan capaian program satu juta rumah tahun 2022 yang hingga saat ini sudah mencapai 460.269 unit. Capaian tersebut terdiri dari 82% untuk rumah MBR sebanyak 378.983 unit dan rumah non MBR 18% sebanyak 81.286 unit.

"Secara menyeluruh progres keuangan Ditjen Perumahan hingga 28 Juni 2022 sebesar 38,02% sekitar Rp2,62 triliun dari alokasi anggaran 2022 sebesar Rp6,9 triliun dan progres fisik sebesar 33,75%," ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI ini. (*)