TIMES JOGJA, JAKARTA – APBN 2023 mencetak sejarah baru dengan berhasil mencapai surplus keseimbangan primer. Ini salah satu catatan prestasi yang belum pernah terjadi sejak tahun 2012. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian ini dalam Rapat Paripurna DPR RIyang membahas Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (20/8/2024).

Menurut Sri Mulyani, keberhasilan ini merupakan cermin dari pengelolaan fiskal yang cermat dan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.

Sri Mulyani juga menyoroti beberapa capaian penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, termasuk surplus keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara yang melampaui target serta penerimaan pajak yang kuat menjadi faktor utama di balik pencapaian ini. Selain itu, surplus laporan operasional dan peningkatan ekuitas negara tanpa melalui revaluasi juga menjadi indikator positif yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan fiskal Indonesia.

“Pada tahun 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatatkan beberapa prestasi yang cukup menonjol. Pertama, keseimbangan primer mencatat positif pertama kali sejak 2012. Kedua, surplus laporan operasional ini juga pertama kali terjadi sejak penerapan basis accounting akrual tahun 2025. Ketiga, kenaikan ekuitas pemeruntah atau negara tanpa melalui revaluasi pertama kali terjadi sejak tahun 2015,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari laman Kemenkeui RI, Selasa (20/8/2024).

Dalam paparannya, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan tax ratio sebagai bagian dari strategi fiskal yang berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem administrasi perpajakan, sembari menghadapi tantangan global seperti praktik penghindaran pajak antar negara. Kerjasama dalam forum global taxation menjadi salah satu langkah untuk melindungi Indonesia dari dampak negatif praktik tersebut.

Stabilitas Inflasi 

Selain pencapaian di bidang fiskal, Sri Mulyani juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga laju inflasi di tahun 2023 pada tingkat 2,6% (yoy), yang merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir, di luar masa pandemi. Stabilitas harga ini turut berkontribusi pada daya beli masyarakat yang tetap kuat dan menjadi bukti keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global.

“Kinerja pertumbuhan yang kuat juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi terkendali pada tingkat 2,6% (yoy), lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 5,05% (yoy),” ungkap Menkeu RI.

Keberhasilan menjaga stabilitas inflasi juga hasil upaya bersama antara otoritas fiskal dan moneter. Pemerintah berupaya meningkatkan dan memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Pemerintah melakukan pemantauan pergerakan inflasi inti secara rutin dan tentu ini merupakan domain utama Bank Indonesia. Saat ini inflasi inti dalam tren kecenderungan menurun di awal tahun 2023, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.(*)