TIMES JOGJA, BANTUL – Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik.

Hal ini ia sampaikan kepada wartawan seusai membuka acara Gerakan Pasar Murah di halaman Kantor Pemerintah Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Bantul, Rabu (11/12/2024).

Abdul Halim menekankan bahwa isu pangan memiliki dimensi sosial dan politik yang mendalam.

"Pangan selalu berdimensi sosial dan politik. Secara sosial, setiap orang dari strata apapun berhak mendapatkan akses terhadap pangan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Sementara secara politik, harga pangan yang tinggi dapat memicu gejolak, bahkan mengancam kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya.

Abdul Halim mengingatkan bahwa sejarah mencatat krisis pangan seringkali menjadi pemicu instabilitas politik, termasuk di beberapa negara berkembang. Ia mencontohkan kasus di Amerika Latin, di mana krisis harga pangan telah menyebabkan pergantian kekuasaan. Oleh karena itu, ia menilai intervensi pemerintah, seperti operasi pasar atau bahkan impor bahan pokok, menjadi langkah strategis yang tidak bisa dihindari.

Namun, intervensi ini, menurutnya, harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan kesejahteraan petani.

"Kalau harga beras mahal, pemerintah harus intervensi demi kepentingan sosial dan politik. Tapi di sisi lain, petani juga harus tetap untung. Di sinilah pemerintah harus mencari titik temu," ujar Abdul Halim.

Mendukung Petani Tanpa Mengorbankan Konsumen

Untuk memastikan keseimbangan tersebut, Abdul Halim menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor hulu pertanian. Berbagai program seperti bantuan alat pertanian modern, pembangunan irigasi, subsidi benih, dan pupuk digulirkan untuk meningkatkan produktivitas petani. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menjaga harga tetap terjangkau tanpa menekan pendapatan petani.

Ia juga menyoroti bahwa intervensi pemerintah harus fokus pada komoditas strategis yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. "Petani tidak mungkin membeli alat mahal seperti traktor atau combine harvester. Di sinilah peran pemerintah. Sebaliknya, untuk komoditas yang tidak strategis seperti sate, pemerintah tidak perlu intervensi. Tapi kalau beras, itu wajib, karena menyangkut hidup masyarakat," jelasnya kepada wartawan.

Harga Beras dan Amanat Konstitusi

 Abdul Halim menyampaikan bahwa menjaga stabilitas harga beras adalah amanat konstitusi.

"Harga barang seperti TV atau sepatu boleh mahal, pemerintah tidak perlu intervensi. Tapi kalau beras, pemerintah harus hadir," tuturnya.

Gerakan Pasar Murah ini, selain menjadi bentuk nyata intervensi pemerintah, juga diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terhadap tingginya harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang akhir tahun. Inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan politik untuk menjaga kesejahteraan rakyat. (*)