TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Setahun setelah peluncurannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan serius terkait keamanan pangan dan kualitas menu. Program yang dirancang untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan status gizi anak ini disebut membutuhkan perbaikan menyeluruh agar manfaatnya benar-benar terasa bagi generasi muda.

Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menegaskan bahwa program makan siang gratis di sekolah merupakan kebijakan strategis yang sudah diterapkan di banyak negara.

“Program school lunch seperti MBG adalah investasi kesehatan jangka panjang. Tujuannya bukan sekadar memberi makan, tapi menyiapkan generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mirza, Kamis (8/1/2026).

Pengawasan Pangan Masih Jadi Tantangan

Kasus keracunan massal pada peserta MBG menjadi sinyal penting perlunya pengawasan ketat di setiap tahap penyelenggaraan makanan, dari pengolahan hingga distribusi. Anak sekolah termasuk kelompok berisiko tinggi sehingga harus mengikuti regulasi Kementerian Kesehatan tentang tata kelola makanan.

“Kelompok risiko tinggi ini tidak bisa ditangani dengan main-main. Pengelolaan makanannya harus ekstra hati-hati,” tegas Mirza.

Sekolah pun dianjurkan untuk mengambil peran lebih besar dalam penyediaan makan siang, karena cakupannya lebih kecil dan lebih mudah disesuaikan dengan bahan pangan lokal.

“Sekolah lebih mengenal kondisi siswanya dan bahan pangan daerahnya, sehingga risiko kesalahan distribusi dan keracunan bisa ditekan,” tambahnya.

Ultra Processed Food Berpotensi Bahaya Jangka Panjang

Selain masalah keamanan, Mirza menyoroti penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu MBG. Menurutnya, produk ini mengandung gula, garam, dan lemak tambahan yang bisa berdampak buruk pada kesehatan anak dalam jangka panjang.

“UPF mungkin tidak berdampak langsung, tapi 10–15 tahun ke depan bisa menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujar Mirza.

Ia menekankan pemanfaatan pangan lokal yang sesuai budaya makan setiap daerah agar program MBG lebih efektif.

“Papua, Jawa, dan Sumatra punya karakter pangan berbeda. Jika semua diseragamkan dengan UPF, justru tidak sesuai konteks lokal,” jelasnya.

Mirza menambahkan, keberhasilan program MBG baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sehingga kebijakan harus adaptif dan terbuka terhadap evaluasi ilmiah.

“Jika ada bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai generasi 2045 justru menghadapi beban kesehatan,” paparnya. (*)