TIMES JOGJA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mulai menggarap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan. Rencananya, setiap kapanewon akan memiliki satu Koperasi Merah Putih sebagai pilot project.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul, Fenty Yusdayanti, mengatakan koperasi ini dapat dibentuk melalui tiga skema, yakni pembentukan baru, revitalisasi, atau pengembangan koperasi yang telah ada.

"Sesuai arahan Pak Bupati, kami akan membuka kembali Koperasi Unit Desa (KUD). Jika posisinya stagnan atau tidak aktif, akan dilakukan pergantian nama menjadi Koperasi Merah Putih, tentunya dengan komoditas unggulan sebagai core usaha," ujarnya, Rabu (9/4/2025).

Komoditas yang bisa diangkat antara lain bawang merah, cabai merah, telur, ikan, ayam, dan produk unggulan lokal lainnya. Namun, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada jumlah anggota. 

"Koperasi tidak akan bisa hidup tanpa dukungan anggota yang banyak," tegasnya.

Fenty menjelaskan, sebelum Kopdes Merah Putih dibentuk, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan kondisi koperasi yang ada di Bantul. Dari total 360 koperasi, 75 di antaranya telah dibubarkan karena dinyatakan tidak sehat.

"Sebagai pilot project, setiap kapanewon akan memiliki satu Kopdes Merah Putih. Nantinya, lurah akan bertindak sebagai pengawas, dan keanggotaan bisa lintas kalurahan dalam satu kapanewon. Justru semakin banyak anggota, koperasi akan semakin kokoh," jelas Fenty.

Peluncuran Kopdes Merah Putih dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan rencana peluncuran nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Meski demikian, Pemkab Bantul belum dapat meluncurkan seluruh 75 koperasi secara serentak.

"Kalau langsung meluncurkan 75 koperasi, kami rasa belum mampu. Diperlukan waktu dua hingga tiga bulan untuk persiapan. Jadi, kami ambil opsi yang realistis terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan koperasi juga harus melalui musyawarah desa, penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART), serta proses administrasi lainnya. Jika koperasi awal berhasil, tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan ditambah.

Terkait pendanaan, Fenty menyebutkan akses permodalan berasal dari berbagai sumber, termasuk APBD kabupaten dan provinsi. Selain itu, akan ada iuran wajib dari anggota koperasi sesuai kebutuhan.

"Kopdes Merah Putih akan dilengkapi kantor dan gudang penyimpanan barang. Jika dibutuhkan klinik atau apotek, kami akan bekerja sama dengan pihak yang sudah memiliki izin dan tenaga apoteker. Pembentukan koperasi ini melibatkan lintas organisasi perangkat daerah dan stakeholder terkait," pungkasnya. (*)