TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, Pemkab Bantul sedang merintis berdirinya Mall Pelayanan Publik (MPP). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul Anihayah, menyampaikan pernyataan ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/3/2023).

Pendirian MPP sudah digagas sejak tahun 2018 oleh Pemkab Bantul. Awalnya sebagai lokasi dipilih Komplek Pasar Seni Gabusan (PSG) namun tertunda menyusul datangnya pandemi Covid-19. Karena anggaran pendirian MPP dialihkan untuk penanganan wabah yang mengancam keselamatan masyarakat ini.

Setelah dampak pandemi Covid -19 terus melandai  pada akhir tahun 2022 Pemkab Bantul kembali mewacanakan pendirian MPP. 

DPMPTSP Bantul sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mendirikan MPP, langsung mengambil langkah cepat. DPMPTSP Bantul melakukan studi tiru di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo, yang sudah memiliki MPP.

Berdasarkan hasil studi tiru, DPMPTSP Bantul langsung memperluas ruang layanan perijinan miliknya. Tujuannya agar dapat menampung layanan pengurusan ijin dari beberapa instansi. Setelah ruang tersedia, DPMPTSP menawarkan ke beberapa instansi untuk membuka layanan bersama di kantornya. 

Saat ini terdapat 12 lembaga vertikal dan internal Pemkab Bantul yang sudah membuka layanan di DPMPTSP. Mulai dari Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPU, DKUKMP, PN Bantul, Polres Bantul, PT POS, Samsat Bantul, BNN, BPN, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

"Meski belum setiap hari, namun setiap lembaga secara berkala memberikan layanan," tegas Kepala DPMPTSP Bantul Anihayah. 

Tidak berhenti sampai disini, DPMPTSP Bantul terus menawarkan kerja sama dengan instansi lain. Seperti Imigrasi dan BPOM  yang juga tertarik untuk berkerjasama. Dengan harapan keberadaan MPP benar-benar dapat memberikan kemudahan bagi warga Bantul dalam mengakses berbagai urusan perijinan.

Meski belum memiliki gedung khusus, namun layanan bersama di DPMPTSP akan dilaunching secara resmi Juni 2023 mendatang. Dengan harapan dapat menjadi motivator bagi Pemkab Bantul untuk segera mewujudkan MPP sebagai ujung tombak pelayanan publik di kabupaten Bantul.

Setelah pelayanan bersama berjalan, DPMPTSP tinggal menyiapkan gedung yang lebih representatif menggunakan anggaran Rp3,6 Miliar dari APBD 2023. Saat ini terdapat 2 lokasi yang dipilih untuk pembangunan MPP. Masing-masing di selatan kantor DPMPTSP dan bekas perpusda Bantul. 

Anihayah berharap calon lokasi dapat segera diputuskan agar pembangunan dapat segera dilakukan. Supaya Bantul segera memiliki MPP untuk mendukung layanan prima sebagai salah satu visi Pemkab Bantul dengan predikat Smart City dan Kota Kreatif Indonesia. (*)