TIMES JOGJA, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman kembali menunjukkan keseriusannya memperkuat kualitas pelayanan publik. Tahun anggaran 2026, Pemkab menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pembiayaan gaji PPPK paruh waktu. Rinciannya, sebesar Rp11 miliar untuk kebutuhan lintas OPD dan sebesar Rp19 miliar untuk mendukung kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam pola pembiayaan PPPK paruh waktu yang sebelumnya dibebankan kepada masing-masing sekolah. Kini, seluruh pembiayaan resmi diambil alih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Bupati Sleman Harda Kiswaya yang sebelumnya telah memberikan pesan tegas kepada ribuan penerima SK PPPK paruh waktu agar menjaga profesionalitas dan bekerja secara maksimal.

Bupati Harda Beri Pesan Tegas: Kerja Maksimal, Pemerintah Urus Kesejahteraan

Dalam arahannya saat penyerahan SK PPPK paruh waktu beberapa waktu lalu, Bupati Harda menegaskan bahwa Pemkab Sleman akan terus memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai. Ia meminta seluruh PPPK bekerja dengan integritas tinggi.

“Saya minta panjenengan semuanya kerja baik, pikiran bersih. Insyaallah saya dan Pak Danang akan terus memikirkan kesejahteraan panjenengan,” ujar Harda di hadapan para penerima SK beberapa waktu lalu.

Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman menunjukkan sudah ada 3.513 PPPK paruh waktu yang resmi menerima SK dan kini tersebar di berbagai OPD. Sebagian besar ditempatkan di Dinas Pendidikan, DPUPKP, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Komposisi terbesar berada di sektor pendidikan, yang diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah negeri di Sleman.

Anggaran Jumbo Rp19 Miliar: Dari Sekolah ke APBD

Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran BKAD Sleman, Agus Hidayanto, menjelaskan bahwa alokasi Rp19 miliar pada 2026 khusus dialokasikan untuk membayar gaji 1.285 PPPK paruh waktu di sektor pendidikan.

Perubahan status pembiayaan ini membuat seluruh gaji PPPK paruh waktu otomatis menjadi tanggungan pemerintah daerah.

“Setelah pembahasan kemarin, kami menambahkan anggaran dari APBD sebesar Rp19 miliar. Dengan perubahan status ini, gaji PPPK paruh waktu menjadi beban APBD,” kata Agus, Rabu (10/12/2025).

Agus, atau yang akrab disapa Dayat, menambahkan bahwa kebutuhan anggaran pada dinas lain secara umum sudah tersedia dan hanya memerlukan penyesuaian teknis. Secara total, Pemkab Sleman menggelontorkan Rp30 miliar untuk pembiayaan gaji PPPK paruh waktu, terdiri atas sebesar Rp 19 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Rp11 miliar untuk kebutuhan lintas OPD. Seluruh dana tersebut akan tercatat dalam pos belanja barang dan jasa.

Dampak Kebijakan: Sekolah Lega, Pelayanan Publik Lebih Kuat

Dengan beralihnya beban pembiayaan dari sekolah ke APBD, berbagai lembaga pendidikan kini dapat fokus pada peningkatan mutu pembelajaran tanpa lagi dibebani kebutuhan pembayaran gaji PPPK paruh waktu.

Kebijakan ini juga memberi sinyal kuat bahwa Pemkab Sleman ingin membangun lingkungan kerja yang lebih stabil, produktif, dan profesional. Pemda memastikan pegawai mendapat dukungan yang layak agar kinerja mereka lebih optimal di berbagai sektor pelayanan publik.

Dengan penambahan anggaran besar dan komitmen kuat dari pimpinan daerah, Pemkab Sleman menempatkan kesejahteraan PPPK paruh waktu sebagai prioritas strategis. Harapannya, investasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja pegawai, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi kualitas layanan publik di Sleman.

Jika kebijakan ini berjalan konsisten, Sleman berpeluang menjadi daerah percontohan dalam tata kelola PPPK paruh waktu yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai. (*)