TIMES JOGJA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan mulai menerapkan kebijakan bebas pajak untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari program kerja Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2025–2030.

"Insyaallah, mulai tahun 2026, kita akan membebaskan pajak bagi seluruh lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul," ujar Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Jumat (11/4/2025).

Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi beban tarif pajak pada lahan pertanian, sehingga harga jual beli gabah lebih baik dan kesejahteraan petani terus meningkat.

Selain itu, Pemkab Bantul juga berencana menambah bantuan pertanian, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), benih, hingga pupuk. Langkah ini ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi dan mewujudkan swasembada pangan.

"Saya mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas kerja keras para kadang tani dalam menjaga keberlanjutan pertanian menuju ketahanan pangan di Kabupaten Bantul," imbuh Halim.

Ia juga mengajak para petani untuk terus berinovasi dan tidak terpaku pada pola lama.

"Jangan lagi berpikir seperti zaman dulu. Pertanian harus mengikuti perkembangan zaman dengan modernisasi dan inovasi. Kita harus terus berpikir terbuka," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, menyampaikan bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Bantul mencapai sekitar 14.000 hektare. Adapun untuk luasan panen tahun 2025, ditargetkan mencapai 34.546 hektare.

“Kami mengoptimalkan lahan pertanian terbesar yang ada di empat kapanewon, yakni Sewon, Imogiri, Pandak, dan Bambanglipuro. Masing-masing kapanewon memiliki luasan tanah sawah hampir 1.000 hektare,” tutup Joko. (*)