TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Sekitar 14 juta pekerja di Indonesia masih menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Menariknya, sebagian besar berasal dari lulusan sarjana, menunjukkan bahwa rendahnya upah tidak hanya terjadi pada pekerja sektor informal. Dosen UGM menyoroti minimnya lapangan kerja dan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja sebagai faktor utama fenomena ini.

Dr. Hempri Suyatna, Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM, menekankan bahwa rendahnya upah minimum bagi lulusan sarjana berkaitan erat dengan jumlah lapangan kerja yang jauh lebih sedikit dibandingkan pencari kerja.

“Situasi pasar pekerja menunjukkan ketidakseimbangan karena jumlah lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan pencari kerja, sehingga bargaining position pekerja menjadi lemah,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).

Kondisi ini membuat para pencari kerja sulit memilih pekerjaan, sehingga upah rendah sering kali harus diterima.

Hempri juga menyinggung faktor ekonomi makro, termasuk deindustrialisasi di sektor tekstil, garmen, hingga industri digital, yang menekan kemampuan perusahaan memberikan upah layak. Selain itu, perbedaan jenis perusahaan, tingkat keterampilan pekerja, dan risiko pekerjaan turut memengaruhi besaran gaji.

Hempri menekankan pentingnya penerapan perlindungan sosial, terutama bagi pekerja di sektor informal. “Yang penting adalah perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja informal,” jelasnya.

Ia juga mendorong praktik demokrasi ekonomi, di mana pekerja tidak hanya menjadi tenaga kerja tetapi juga memiliki hak suara dan bahkan kepemilikan saham di perusahaan.

Dengan langkah ini, kebijakan perusahaan diharapkan lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja dan menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil. (*)