TIMES JOGJA, BANTUL – Ketua DPC PHRI Bantul Yohanes Hendra menegaskan bahwa PHRI DIY bersama seluruh DPC kabupaten/kota di wilayah tersebut pada dasarnya mendukung kebijakan pembayaran royalti atas penggunaan musik. Namun, ia mengingatkan agar regulasi yang diterapkan tidak justru membuat pelaku usaha terpuruk.

“PHRI DIY dan DPC kabupaten lainnya sebenarnya mendukung. Dengan adanya pembayaran royalti, kami memberikan apresiasi kepada para pencipta lagu. Tapi kami juga butuh transparansi. Jangan sampai pembayaran royalti yang diberikan hotel-hotel, baik di Jogja maupun daerah lain, justru diselewengkan atau tidak jelas penyalurannya,” ujar Yohanes, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, selain transparan, regulasi yang mengatur pembayaran royalti harus dibuat secara adil dan proporsional. Jangan sampai aturan yang ada justru memberatkan pelaku usaha kecil, karena penggunaan musik tidak hanya terjadi di hotel berbintang, tetapi juga di rumah makan, restoran, hingga warung kopi.

“Harus ada regulasi yang jelas dan batasan-batasan. Misalnya, hotel bintang lima standar pembayarannya sekian, sedangkan untuk hotel non-bintang beda lagi. Jangan sampai pembayaran royalti ini malah menjadi beban berat, apalagi bagi UMKM,” jelasnya.

Yohanes juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar pelaku usaha kecil tidak menjadi korban regulasi yang tidak berpihak. Ia menyebut bahwa meskipun mendukung pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta lagu, namun pelaksanaannya harus diatur dengan koridor yang jelas.

“Yang jelas, harus ada regulasi yang tegas, transparan, dan pengawasan yang kuat. Jangan sampai pelaku usaha kecil justru tertekan,” tandasnya. (*)