TIMES JOGJA, JAKARTA – Kementerian Sosial akan melelang sejumlah aset Hadiah Tak Tertebak (HTT) atau Hadiah Tidak Diambil yang saat ini tersimpan di gudang. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan barang-barang itu rencananya akan dilelang pada awal 2025.

Sejumlah aset tersebut terdiri atas kendaraan berupa sejumlah mobil dan motor, termasuk di antaranya mobil mewah berjenama Rolls-Royce, beberapa sepeda dan sepeda motor, sejumlah jam dan tas mewah berjenama Louis Vuitton, logam mulia, serta sejumlah peralatan elektronik senilai Rp18 miliar rupiah.

Semua barang tersebut dalam kondisi terawat dan layak digunakan.

"Mobil ini sendiri kan juga dirawat, kalau nggak dirawat, ya nggak begini -kondisinya bagus-. Kalau nggak -dirawat', ya rusak. Makanya itu, makin cepat -laku- makin bagus," kata Saifullah Yusuf saat melakukan inspeksi ke Gudang HTT Kemensos RI di Kalibata, Jakarta Senin (30/12/2024)

Saifullah menerangkan sejumlah aset tersebut terdiri atas beberapa kategori, baik aset yang baru diperoleh, maupun aset yang diperoleh sejak lama namun tidak kunjung laku dalam beberapa lelang yang telah dilakukan oleh negara.

Ia juga menyebutkan seluruh aset yang disimpan tercatat secara administrasi dengan baik. Selanjutnya, berbagai barang tersebut akan diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dilelang pada awal 2025 mendatang, sehingga dana yang diperoleh dapat segera disalurkan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Mira Riyati Kurniasih memaparkan sejumlah aset yang disimpan di lokasi lain seperti logam mulia disimpan dengan baik di dalam safe deposit box.

"Total keseluruhan logam mulia dengan emas itu adalah Rp3 miliar, dan ini disimpan di safe deposit box -Bank- Mandiri kalau untuk emas, biar lebih aman," ungkapnya.

Diketahui, aset tersebut merupakan hasil tebusan undian berhadiah yang tidak diklaim oleh pemenang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1954, pengelolaannya diserahkan kepada Kemensos untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat. (*)