Berita

Epidemiologi Desak Penanganan PMK Diakselerasi Jelang Idhul Adha

Kamis, 30 Juni 2022 - 18:30
Epidemiologi Desak Penanganan PMK Diakselerasi Jelang Idhul Adha Menko Perekonomian Airlangga Hartarto - (FOTO: ist)

TIMES JOGJA, JAKARTAEpidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengapresiasi langkah pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk menangani dan mengendalikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Hal itu merujuk penjelasan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan tiga juta dosis vaksin, obat PMK, pemberian vitamin  dan dana cadangan untuk kompensasi pemusnahan ternak. 

Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Tingkat Nasional melalui Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN, yaitu Keputusan Nomor 2 Tahun 2022.

"Kalau bicara wabah, pada hewan dan manusia, apalagi pendekatan one health dimana menyeimbangkan pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan wabah di manusia atau hewan dan masalah kesehatan lingkungan mestinya harus cepat direspon. Dengan literasi yang masih minim, dan deteksi minim, ini berisiko besar, ini cepat menular," kata Dicky, Kamis (30/6/2022). 

Dicky Budiman menyinggung Hari Raya Idul Adha 1443 H/2022 M yang akan segera datang, dimana permintaan hewan ternak seperti sapi, kambing dan domba akan meningkat tajam. Pemerintah dan pihak terkait, termasuk peternak harus memperhatikan betul kesehatan ternak mereka. 

"Jelang Idul Adha, harus ada sinergi yang kuat dan optimal dari dinas kesehatan hewan dan departemen agama. Selain sesuai ketentuan dari agama yang memang harus sehat juga dijamin ketersediaan pasokan, dari kombinasi kesehatan, bukan hanya memastikan tidak akan penyakit mulut kuku juga penyakit lain," jelas Dicky.

Disampaikan, momen wabah PMK ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi pemerintah tentang kesehatan hewan dan juga lingkungan. Dicky menyoroti keberadaan pasar basah yang rawan menjadi sumber penyakit atau tempat lompatan virus.

"Momen seperti wabah PMK harus menjadi momen untuk memperbaiki penataan masalah kesehatan hewan khususnya konsumsi hewan ternak, gimana di pasar dijajakan. Kalau hanya dianggap dan berlalu, ini kita menunggu waktu saya lompatan virus. Kita jadi negara yang berkontribusi terjadinya pandemi," tandas Dicky.

Sementara itu, Dosen Divisi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Epidemiologi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis di Institut Pertanian Bogor (IPB), Denny Widaya Lukman efektivitas vaksin akan terasa jika diberikan pada bibit. 

"Yang divaksin justru hewan yang sehat dan belum mau dipotong untuk Idul Adha, misalnya untuk bibit bibit dan sapi perah. Karena setelah melewati satu kali vaksinasi, kekebalan baru tumbuh 14 hari setelahnya," kata Denny. 

Dalam istilah kesehatan hewan, kata dia, ada ring vaksinasi dimana hewan di sekeliling daerah wabah diberi vaksinasi. Bagi peternak yang sudah menyediakan hewan kurban, dia minta diawasi terus kesehatannya. Jika sehat, tidak perlu divaksin dan siap untuk dikurban. Namun jika peternak memiliki bibit, mereka bisa mencari vaksin untuk ternak. 

Bicara vaksin, tiga juta vaksin hewan itu diimpor oleh pemerintah. Padahal Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Surabaya siap untuk memproduksi vaksin PMK. "Di Indonesia sekarang memproduksi vaksin yang ada, karena dia menggunakan virus yang ada di indonesia, vaksin yang impor belum tentu cocok," kata Denny. 

Namun dia mengerti, dalam situasi darurat, pemerintah mencari cara yang paling cepat untuk mencegah peluasan dan penyebaran.

Hal senada disampaikan Epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono menilai pembatasan lalu lintas hewan ternak harus dimaksimalkan untuk mencegah penyebaran PMK. Hal itu bisa dilakukan dengan peran pos pemeriksaan hewan Dinas Peternakan. Apalagi menjelang perayaan hari raya Idul Adha.

"Di setiap kecamatan pada mobilitas hewan akan melalui unit terkecil pada Departemen Pertanian. Di pos kesehatan hewan itu harus benar-benar lewat. Kalau idul adha semuanya juga harus lewat. Menurut saya dengan PMK ini harus diwajibkan," ujarnya.

Selain itu, para pedagang hewan juga harus diberikan pemahaman dan edukasi terkait penyakit tersebut. Mereka bisa diberikan sertifikat terkait dengan kemampuan identifikasi PMK.

Terkait dengan vaksinasi hewan ternak, Tri menilai langkah tersebut tidak akan berjalan efektif. Ia menilai jumlah 3 juta vaksin tidak memadai untuk menghambat penyebaran PMK. "Pemerintah lambat sekali. Jumlah vaksinnya juga kurang," tambahnya.

Menurutnya, jumlah tersebut hanya akan mencakup 2-3 kabupaten saja jika melihat kasus di Jawa Timur sudah mencapai 900 ribu. Upaya pencegahan harusnya dilakukan ketika PMK baru muncul. "Kalau mau antisipasi harusnya dari dulu-dulu sewaktu 3 provinsi," lanjutnya.

Tri menambahkan ketika penanganan dan pencegahan PMK dilakukan sekarang, pemerintah harus rela mengeluarkan biaya lebih banyak. Ia mengistilahkan dengan memadamkan kebakaran dengan guyuran dua ember air. "Pemerintah harus siap dengan membayar mahal semuanya sekarang," pungkasnya. (*)

Pewarta : Sumitro
Editor : Ronny Wicaksono
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Jogja just now

Welcome to TIMES Jogja

TIMES Jogja is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.