TIMES JOGJA, JAKARTA – UMNO menyayangkan tindakan pemerintah Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yasin yang dinilainya tidak menaati perintah Raja atau Yang di-Pertuan Agong. Dalam hal ini Raja menginginkan semua Undang-undang Darurat dibahas dan diresmikan di parlemen sesuai Pasal 150 (3) dari Perlembagaan Persekutuan.

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentukan pemberontakan terhadap titah Raja sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, UMNO meminta agar PM Muhyddin Yassin untuk mundur dari jabatannya.

"Tindakan ini jelas merupakan bentuk pemberontakan terhadap Yang di-Pertuan Agong, bahkan mengabaikan prinsip Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan dengan itu, UMNO akan meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Takiyuddin Hassan (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) untuk mengundurkan diri secara terhormat," tegas Zahid, dikutip dari keterangannya dilansir media terkemuka Negeri Jiran, Utusan, Kamis (29/7).

Ahmad Zahid menegaskan agar seluruh anggota parlemen dari UMNO harus melaksanakan keputusan Majelis Kerja Tertinggi UMNO pada 7 Juli 2021 lalu untuk menarik dukungan bagi Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri

Selain itu, Zahid mengatakan bahwa keputusan ini untuk memenuhi sumpah jabatan sebagai Anggota Parlemen yang berkewajiban taat dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan menjaga, melindungi, serta mempertahankan konstitusi.

"Posisi ini juga sejalan dengan prinsip dan tujuan UMNO untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 konstitusi UMNO," kata dia. 

Pemimpin Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya juga mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri karena telah kehilangan kepercayaan dan dukungan parlemen. Alasannya, PM Muhyiddin Yassin melanggar konstitusi sesuai pernyataan Yang di-Pertuan Agung dan tidak berani menggelar mosi percaya di depan parlemen.

"Parlemen sudah bersidang. Hari ini, PM Muhyiddin sudah resmi jatuh dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dia takut menggelar mosi percaya karena sudah nyata kehilangan dukungan di parlemen," katanya. 

Sementara itu, Mantan PM Mahathir Mohamad sebagaimana dilansir Anadolu juga mendesak PM Muhyiddin dan menteri-menteri kabinetnya mengundurkan diri. Anggota Parlemen dari Langkawi itu menyebut Muhyiddin telah berbohong kepada parlemen terkait pencabutan Ordonan Darurat Covid-19.

"Dia tahu dia tidak memiliki kekuasaan untuk mencabut peraturan itu tetapi tetap membuat pengumuman ketika kekuatan hanya ada di tangan Yang di-Pertuan Agong selama keadaan darurat," ucap Mahathir dalam pernyataannya, Kamis.

Meskipun Muhyiddin tidak mengumumkan langsung pembatalan Ordinansi Darurat pada 26 Juli karena itu dilakukan oleh Menteri Parlemen dan Hukum Takiyuddin Hassan, kata Mahatir, Muhyiddin tetap tidak bisa cuci tangan. Parlemen Malaysia sendiri menunda pembahasan hingga Senin di tengah krisis politik ini akibat menemukan adanya infeksi Covid-19 di dalam gedung dewan. (*)